Salah satu berita terhangat sekarang adalah kasus bentrok antara
kelompok Tajul Muluk yang berpaham Syiah dan warga Karang Gayam dan
Biuran yang berpaham Ahlus Sunnah.
Aksi kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak memang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Namun karena terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam, Tajul Muluk diadili dan divonis penjara dua tahun oleh PN Sampang.
Di tengah kerumitan masalah ini, ada sebagian pihak yang mengeksploitasi masalah ini. Para politisi, aktivis HAM, bahkan pengusung Islam liberal seakan berlomba memanfaatkan peristiwa ini.
Kelompok liberal sembari menyuarakan kebebasan, menuduh bahwa Negara gagal melindungi minoritas. Mereka kembali menuntut agar UU No 1 PNPS 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan dicabut.
Bahayanya jika pemerinta menuruti keinginan kelompok ini justru akan menimbulkan konflik sosial.
Hal ini disebabkan tidak adanya rambu yang bisa dijadikan pegangan ketika terjadi pelecehan terhadap keyakinan orang lain. Adanya pegangan saja rusuh, apalagi jika dihapuskan.
Kemudian kelompok aktivis HAM menyatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke sidang evaluasi periodik universal (UBR) Dewan HAM PBB pada 19 September mendatang.
Namun KH Hasyim Muzadi mengingatkan, "Kasus Sampang janganlah 'diselancari' dengan eksploitasi politik, apalagi kalau eksploitasi tersebut untuk kepentingan global atau asing, terlebih menjadikannya sebagai barang jualan ke luar negri."
Perkataan mantan Ketua Umum PBNU tersebut memang benar. Pada faktanya internasional sedang dipegang AS yang telah banyak mengadu domba dan menjadikannya alat penjajahan mereka seperti halnya konflik Iran-Irak.
Seharusnya tidak perlu untuk meminta Dewan HAM PBB menyelesaikan masalah internal negri ini. Pemerintahlah yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelesaikannya.
Di dalam aturan Islam, kesesatan yang nyata tidak dapat ditolerir. Tidak hanya memvonis penjara sekian tahun, tapi harus menghilangkan aliran sesat tersebut hingga ke akarnya. Maka, dengan begitu warga tidak akan tersulut emosi karena persoalan telah dituntaskan.
Sayangnya negri ini tidak berlandaskan Islam bahkan dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara bebas.
Sehingga banyak yang beranggapan bahwa aliran Tajul Muluk maupun aliran sesat lainnya memiliki hak untuk menjalankan 'agama 'mereka.
Maka haruslah negri ini mengganti landasannya dengan berpegang teguh pada Islam. Islam akan memecahkan masalah karena sumbernya adalah Yang Mahatahu, Allah SWT.
Sabila Islamina Asy-syahidah - Mahasiswi Pendidikan Kimia UPI
dimuat @ detik.com
Aksi kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak memang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Namun karena terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam, Tajul Muluk diadili dan divonis penjara dua tahun oleh PN Sampang.
Di tengah kerumitan masalah ini, ada sebagian pihak yang mengeksploitasi masalah ini. Para politisi, aktivis HAM, bahkan pengusung Islam liberal seakan berlomba memanfaatkan peristiwa ini.
Kelompok liberal sembari menyuarakan kebebasan, menuduh bahwa Negara gagal melindungi minoritas. Mereka kembali menuntut agar UU No 1 PNPS 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan dicabut.
Bahayanya jika pemerinta menuruti keinginan kelompok ini justru akan menimbulkan konflik sosial.
Hal ini disebabkan tidak adanya rambu yang bisa dijadikan pegangan ketika terjadi pelecehan terhadap keyakinan orang lain. Adanya pegangan saja rusuh, apalagi jika dihapuskan.
Kemudian kelompok aktivis HAM menyatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke sidang evaluasi periodik universal (UBR) Dewan HAM PBB pada 19 September mendatang.
Namun KH Hasyim Muzadi mengingatkan, "Kasus Sampang janganlah 'diselancari' dengan eksploitasi politik, apalagi kalau eksploitasi tersebut untuk kepentingan global atau asing, terlebih menjadikannya sebagai barang jualan ke luar negri."
Perkataan mantan Ketua Umum PBNU tersebut memang benar. Pada faktanya internasional sedang dipegang AS yang telah banyak mengadu domba dan menjadikannya alat penjajahan mereka seperti halnya konflik Iran-Irak.
Seharusnya tidak perlu untuk meminta Dewan HAM PBB menyelesaikan masalah internal negri ini. Pemerintahlah yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelesaikannya.
Di dalam aturan Islam, kesesatan yang nyata tidak dapat ditolerir. Tidak hanya memvonis penjara sekian tahun, tapi harus menghilangkan aliran sesat tersebut hingga ke akarnya. Maka, dengan begitu warga tidak akan tersulut emosi karena persoalan telah dituntaskan.
Sayangnya negri ini tidak berlandaskan Islam bahkan dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara bebas.
Sehingga banyak yang beranggapan bahwa aliran Tajul Muluk maupun aliran sesat lainnya memiliki hak untuk menjalankan 'agama 'mereka.
Maka haruslah negri ini mengganti landasannya dengan berpegang teguh pada Islam. Islam akan memecahkan masalah karena sumbernya adalah Yang Mahatahu, Allah SWT.
Sabila Islamina Asy-syahidah - Mahasiswi Pendidikan Kimia UPI
dimuat @ detik.com
http://news.detik.com/read/2012/09/13/080615/2016717/471/eksploitasi-politik-terhadap-kasus-sampang
0 komentar:
Posting Komentar