Saya menyatakan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar,” kata F.X. Hadi Rudyatmo, wakil wali kota Surakarta, pada hari senin kemarin. Politikus dari PDI Perjuangan ini berdalih bahwa jabatannya diperoleh melalui pemilihan langsung dari rakyat, sehingga dia harus mendengarkan aspirasi masyarakat (tempo.com,26/3).
Lain lagi halnya dengan Ulil Absar Abdalla, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa penolakan kenaikan BBM tidak perlu menjadi semacam tsunami politik yang berlebihan, karena kebijakan ini tak hanya menguntungkan partai koalisi, tapi juga partai oposisi, jadi tidak perlu terlalu lebay dalam menanggapi masalah kenaikan BBM ini (tempo.com,25/03).
Sungguh ironis, para wakil rakyat bukannya berdiskusi agar kenaikan harga BBM tidak terjadi karena mempertimbangkan kesengsaraan yang didapat rakyat, tapi malah saling adu pendapat dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan partainya atau keuntungan partai-partai tertentu, seperti pernyataan Bapak Ulil di atas. Lalu, ketika kenaikan harga BBM ini memang menguntungkan semua partai, keuntungan apa yang didapat oleh rakyat ini?
Tak ada, sedikitpun kenaikan BBM ini tidak menimbulkan manfaat kepada rakyat Indonesia. Kehidupan mereka akan semakin sulit karena kenaikan harga BBM ini berbanding lurus dengan kenaikan harga-harga lainnya, termasuk kebutuhan pokok. Apalagi kenaikan BBM tidak diiringi dengan kenaikan gaji. Maka, tak dapat dipungkuri lagi, akan semakin banyak rakyat kecil yang terpuruk ke dalam jurang kemiskinan.
Beginilah kenyataan di negeri ini, wakil rakyat membuat kebijakan, rakyat dikorbankan. Berbeda dengan kehidupan 13 abad yang lalu, dimana rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Kekayaan alam yang berlimpah diolah negara dan diberikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma, termasuk minyak bumi. Ketika seeorang diangkat menjadi wakil rakyat, dia tidak lagi berbicara tentang kepentingan pribadi atau kelompok yang mengusungnya, tetapi dia berbicara tentang kepentingan rakyatnya, sehingga tidak ada saling caci atau saling menjatuhkan antar wakil rakyat. Semua ini terlaksana ketika syaria’at Islam menjadi hukum negara dan khilafah sebagai sistem pemerintahannya.
Oleh: Atifa Rahmi, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Kimia '10 UPI
Dimuat di:
http://www.sabili.co.id/aspirasi-anda/wakil-raykat-bicara-bbm (Senin, 02 April 2012)
Susahnya mencari pemimpin yang amanah. Salam kenal dan salam sukses selalu
BalasHapus